Events
Risiko Jadi “Vassal State”? Ekonom UGM Warning soal Bahaya ART Indonesia-Amerika
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rimawan Pradiptyo, Ph.D., menyoroti ketimpangan dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani 19 Februari 2026. Menurutnya, perjanjian ini perlu dikaji mendalam menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA) agar dampak jangka pendek maupun panjang terhadap ekonomi nasional bisa dipahami secara utuh.
Rimawan menilai, idealnya pemerintah melakukan RIA sebelum dan selama negosiasi. Namun, akademisi baru mengakses dokumen lengkap setelah perjanjian diunggah ke situs resmi pemerintah AS. “Kita tetap bisa lakukan analisis RIA sambil menunggu konsultasi pemerintah ke DPR,” ujarnya.
Perjanjian ini dinilai asimetris. Bagian mukadimah ART menjanjikan kedaulatan, kemakmuran, dan rantai pasok yang tangguh dengan manfaat bersama. Namun, isi utama perjanjian justru membebani Indonesia lebih berat, sementara keuntungan terbesar mengalir ke Amerika Serikat.
“Indonesia menghadapi risiko lebih tinggi, termasuk gugatan dari negara lain melalui WTO dan kemungkinan retaliasi,” jelas Rimawan. Amerika Serikat memiliki empat klausul pengaman (safeguard clause), sementara Indonesia tidak punya perlindungan setara, sehingga meningkatkan risiko ekonomi dan hukum.
Selain itu, ada potensi pelanggaran terhadap lima pasal UUD 1945, termasuk Pembukaan UUD, yang memerlukan penyesuaian regulasi besar-besaran mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Rimawan menggunakan pendekatan game theory untuk menganalisis proses negosiasi, yang lebih mirip ultimatum game di mana Amerika Serikat berposisi sebagai pemimpin (leader) dan Indonesia sebagai pengikut (follower).
Beberapa pasal dinilai memberatkan, seperti kewajiban memfasilitasi pembelian barang AS, harmonisasi regulasi, pembatasan kebijakan domestik, hingga kewajiban membuka lapangan kerja dan investasi di Amerika Serikat. Perjanjian ini juga berpotensi mengganggu politik bebas aktif Indonesia dan membatasi ruang Indonesia menjalin FTA dengan negara lain karena hak veto AS.
Rimawan mengingatkan, ART mencerminkan kembalinya semangat merkantilisme era kolonial di tengah perdagangan global modern. Ia mencontohkan pengalaman Konferensi Meja Bundar (KMB) pasca-kemerdekaan, di mana Indonesia menanggung beban ekonomi berat demi kedaulatan. “ART ditandatangani tanpa perang atau krisis, tapi berpotensi menjadikan Indonesia seperti negara bawahan,” pungkasnya.
Musisi asal Prancis yang tergabung dalam Compagnie Kotekan memukau penonton dengan memadukan gamelan dan instrumen musik Barat dalam Konser Gamelan Yogyakarta Gamelan Festival (YGF) 2026. Aksi tersebut berlangsung di Plaza Ngasem, Yogyakarta, Jumat (31/7/2026).
Konser Gamelan yang menjadi bagian utama YGF 2026 ini berlangsung hingga Minggu (2/8/2026). Acara diikuti oleh musisi dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara asing. Melalui perhelatan ini, penyelenggara ingin mengajak masyarakat merasakan kembali gamelan bukan sekadar sebagai instrumen musik, melainkan sebagai sumber sukacita, ruang kebersamaan, dan penyegaran batin.
Penampilan Compagnie Kotekan menjadi salah satu highlight hari pertama. Mereka memadukan bunyi gamelan Jawa dengan elemen musik Barat, menciptakan harmoni yang segar sekaligus tetap menghormati akar tradisi. Penonton yang hadir di Plaza Ngasem tampak antusias menyaksikan kolaborasi lintas budaya tersebut.
Yogyakarta Gamelan Festival 2026 kembali menegaskan posisinya sebagai ajang pertemuan seniman gamelan dari dalam dan luar negeri. Selain konser, festival ini juga menjadi ruang dialog budaya yang mempertemukan generasi muda dengan warisan musik tradisional Indonesia.
