Sebuah Tulisan Karya Ifah Rofiqoh – Mahasiswi Ilmu Manajemen UNJ
Wabah Covid-19 merupakan bencana yang tidak biasa. Kondisi pandemi ini membuat ketimpangan di daerah perkotaan meningkat signifikan, sedangkan ketimpangan di pedesaan relatif stabil. Pandemi memaksa kita untuk mengurangi aktivitas ekonomi dengan adanya pembatasan-pembatasan yang telah diatur oleh pemerintah. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomin Daerah Istimewa Yogyakarta. Perekonomian DIY anjlok dan menjadi yang terendah di Jawa. Padahal sejak 2017, pertumbuhan ekonomi di DIY selalu di atas rata-rata nasional. Pada 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi DIY sempat menjadi yang tertinggi se-Jawa.
Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang negatif, serapan pasar perlu ditingkatkan sehingga akan membantu menggerakan pertumbuhan ekonomi khususnya daya beli atau konsumsi masyarakat supaya terjadi perputaran uang kembali. Kondisi di DIY daya beli masyarakatnya masih sangat rendah. Sebaliknya produksi meningkat dengan serapan kurang sehingga perputaran uang menjadi mandek atau berhenti saat ini. Oleh karena itu jika sampai akhir tahun kondisi seperti ini terjadi, maka Kota Yogya bisa memikul beban yang paling berat di DIY. Hal ini karena bisa memunculkan kerawanan sosial seiring tipologi masyarakat perkotaan sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Berbeda dengan masyarakat pedesaan yang masih bisa mengandalkan hasil kebun atau sawah ketika ekonomi lumpuh.
Dibanding empat kabupaten lain di DIY, Kota Yogya berpotensi atau rentan mengalami dampak terberat akibat pandemi Covid-19. Terutama dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini karena aktivitas di Kota Yogya sangat ditopang oleh pariwisata dan pendidikan. Jika sektor pariwisata dan pendidikan sudah lumpuh maka akan langsung berpengaruh pada UMKM dan pekerja informal. Sudah banyak UMKM yang tutup karena tidak ada wisatawan, padahal 98 persen perekonomian di Kota Yogyakarta digerakkan oleh UMKM. Wisata Yogyakarta kehilangan turis karena Corona, tulang punggung ekonomi itu patah karena kontribusi pariwisata bagi Kota Yogyakarta sangatlah besar, yaitu 64,6 persen. Dengan rincian 10,4 persen dari hotel dan kuliner, 8,1 persen dari pendidikan dan 46 persen dari faktor pendukung pendidikan dan pariwisata. Ini menunjukan bahwa pariwisata adalah penggerak ekonomi Kota Yogyakarta, hotel-hotel kesulitan keuangan, merumahkan sebagian karyawan, begitu juga warung makan yang dikelola masyarakat juga tutup karena mahasiswa mulai pulang kampung.
Selama pandemi ribuah mahasiswa yang berasal dari luar daerah memilih pulang kampung. Akibatnya, menurut Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta kehilangan potensi uang yang berputar hingga Rp27 miliar per hari. Saat ini di Yogyakarta ada sekitar 130 perguruan tinggi negeri dan swasta. Survei Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta menyebut, tahun ini ada 357 ribu lebih mahasiswa diploma dan sarjana di Yogyakarta. Dari jumlah itu, sekitar 274 ribu mahasiswa berasal dari luar daerah, otomatis tak ada lagi pengiriman uang dari orang tua ke mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidup di Yogyakarta. Jadi, dari sumber mahasiswa saja, ada potensi uang beredar yang berkurang sampai Rp833 miliar perbulan atau sekitar Rp 27 miliar perhari. Seorang mahasiswa bisa membelanjakan Rp1 juta untuk makan dan minum, Rp 400.0000 untuk pondokan, dan Rp 700.000 untuk rekreasi, hiburan, serta gaya hidup. Menurut data dari Bank Indonesia, belanja kebutuhan mahasiswa selama satu bulan mencapai Rp3 juta. Keberadaan mahasiswa tidak hanya memberi dampak positif bagi pengelola perguruan tinggi, namun penerima manfaat terbesar secara ekonomi justru masyarakat.
Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi diasumsikan bisa minus 2,2 persen, indeks kesenjangan masyarakat diperkirakan mengalami kenaikan dari 0,418 menjadi 0,592. Catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan ada 14.055 pekerja terdampak dari jumlah tersebut 258 di antaranya di PHK dan 13.797 dirumahkan. Sebanyak 14.055 pekerja ini berasal dari 307 perusahaan. Selain itu ada pula 474 orang pekerja informal. Kondisi inilah menurut Bappeda yang menyebabkan angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 10,46 persen dari 4,8 persen. Peningkatan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp334,461per kapita, komoditi makanan masih mendominasi pembentukan Garis Kemiskinan dibandingkan dengan komoditi bukan makanan. Tingkat pengangguran terbuka juga meningkat 3,338, TPT tertinggi adalah lulusan tingkat perguruan tinggi (PT).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pandemi juga mengganggu pola inflasi, angka inflasi mencatat gangguan yang ditimbulkan dari lonjakan PHK dan perubahan skema kerja menjadi WFH sehingga memukul permintaan yang berimbas pada suplai. Pergerakan inflasi sudah meninggalkan trennya yang paling kentara adalah rendahnya inflasi pendidikan, padahal bulan Juli bertepatan dengan pembukaan tahun ajaran baru hanya 0,16%. Di samping pendidikan, inflasi dari kategori makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami perubahan. Selama tahun 2019, kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi 0,24%, di tahun 2020, justru tercatat inflasi minus 0,73% alias deflasi dengan andil minus 0,19%.
Komoditas penyumbang inflasi yang lain adalah kenaikan harga emas, andil inflasi emas sendiri mencapai 0,05%. Sejalan dengan itu harga emas Antam juga menunjukkan kenaikan hingga di posisi puncak Rp1,028 juta per gram, padahal sebelum pandemi, harganya berfluktuasi di kisaran Rp600-700 ribu per gram. Penyebab kenaikan harga emas terjadi karena keputusan sebagian masyarakat untuk berinvestasi di aset yang dinilai lebih aman dari inflasi dan penurunan nilai mata uang.
