Events
Media Lokal Didorong Adaptif Hadapi Transformasi Digital Tanpa Tinggalkan Etika Jurnalistik
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi. Arus berita yang bergerak sangat cepat menuntut media untuk mampu beradaptasi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik sebagai fondasi kepercayaan publik.
Sebagai upaya memperkuat daya saing media lokal di era digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menggelar Workshop Media Lokal Berkelanjutan di Isvara Riverside, Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Farida Dewi Maharani, mengatakan kemajuan teknologi telah menggeser pola konsumsi informasi masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital membuat siapa pun kini dapat memproduksi sekaligus menyebarkan informasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membawa tantangan baru berupa banjir informasi yang belum tentu akurat sehingga masyarakat semakin sulit membedakan berita yang benar dengan hoaks. Karena itu, media dituntut tidak hanya cepat menyajikan informasi, tetapi juga memastikan setiap berita telah melalui proses verifikasi.
Farida menegaskan kepercayaan publik merupakan modal utama media. Di tengah algoritma platform digital yang cenderung mengutamakan konten sensasional, media harus tetap menjaga integritas dan profesionalisme agar loyalitas pembaca tetap terpelihara.
Ia juga melihat perubahan algoritma digital membuka peluang bagi media lokal karena konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah kini semakin mendapat ruang. Keunggulan media lokal dalam memahami karakter, budaya, dan persoalan masyarakat dinilai menjadi kekuatan yang harus dimanfaatkan.
Pemerintah mendorong media lokal memperkuat kapasitas newsroom, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengembangkan distribusi multiplatform, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh mengurangi nilai-nilai dasar jurnalistik. Media profesional tetap harus menjunjung Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, proses penyuntingan, dan tanggung jawab kepada publik.
Ia juga mengajak media mengembangkan jurnalisme yang tidak hanya mengungkap persoalan, tetapi turut menghadirkan solusi serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pemberitaan. Melalui workshop ini, diharapkan insan media semakin siap menghadapi tantangan era digital dengan meningkatkan kualitas jurnalistik, menjaga profesionalisme, serta memperkuat kepercayaan publik agar media lokal tetap berperan sebagai pilar demokrasi.
Sleman, 08 Juli 2026 – Masyarakat Dusun Kebondalem, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, kembali akan menyelenggarakan Jamasan Pusaka Tutupan Suran Kyai Nolobondo pada Selasa Pahing, 14 Juli 2026, bertempat di Pendopo Dukuh Kebondalem, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan budaya yang telah menjadi agenda masyarakat ini merupakan wujud pelestarian tradisi leluhur sekaligus penghormatan terhadap pusaka yang diyakini memiliki nilai sejarah dan filosofi bagi masyarakat Kebondalem. Prosesi jamasan bukan sekadar membersihkan benda pusaka secara fisik, melainkan juga menjadi simbol penyucian diri, introspeksi, serta doa bersama dalam menyambut datangnya Tahun Baru Jawa, bulan Sura.
Acara ini terbuka bagi masyarakat dan para pecinta budaya yang ingin mengikuti prosesi jamasan. Panitia juga menyediakan layanan reservasi dengan kontribusi ubarampe sebesar Rp50.000 per bilah pusaka bagi masyarakat yang ingin mengikuti prosesi pembersihan pusaka secara adat. Salah satu tim panitia, Dwi Eko Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini mampu menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda agar semakin mengenal dan mencintai warisan leluhur.
“Tradisi jamasan bukan hanya merawat benda pusaka, tetapi juga merawat nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, dan menjaga identitas budaya yang diwariskan turun-temurun.” jelasnya singkat.
Tradisi yang Sarat Makna
Dalam budaya Jawa, tradisi jamasan pusaka telah berlangsung selama ratusan tahun dan lazim dilaksanakan setiap bulan Sura. Kata jamas berarti memandikan atau membersihkan. Namun, maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar membersihkan logam pusaka. Prosesi biasanya diawali dengan doa bersama, dilanjutkan pembersihan pusaka menggunakan air, jeruk nipis, air bunga, hingga pemberian minyak sebagai bagian dari perawatan. Tradisi ini menjadi simbol penyucian lahir dan batin serta ungkapan rasa syukur atas keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Melestarikan Warisan Budaya Lokal
Pelaksanaan Jamasan Pusaka Tutupan Suran Kyai Nolobondo di Dusun Kebondalem menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya lokal di wilayah Prambanan. Selain menjaga eksistensi pusaka yang diwariskan secara turun-temurun, kegiatan ini juga menjadi media mempererat silaturahmi antarwarga, pegiat budaya, dan pemerhati sejarah. Melalui penyelenggaraan rutin setiap tahun, masyarakat berharap tradisi ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman serta mampu menjadi daya tarik budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi lokal Sleman kepada masyarakat yang lebih luas.
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti prosesi jamasan, panitia menetapkan kontribusi ubarampe sebesar Rp50.000 per bilah pusaka. Kontribusi tersebut sudah mencakup seluruh fasilitas selama kegiatan, antara lain prosesi jamasan pusaka, jasa penjamas (tukang jamas) tanpa biaya tambahan, seluruh perlengkapan dan bahan jamasan, konsumsi makan dan minum, serta wedaran pamor dan pembahasan mengenai karakter, filosofi, serta perawatan pusaka yang disampaikan langsung oleh Empu Keris Yogyakarta. Dengan fasilitas tersebut, peserta tidak hanya memperoleh perawatan pusaka secara tradisional, tetapi juga kesempatan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sejarah, makna, dan nilai budaya yang terkandung dalam setiap pusaka.
Setelah cukup lama vakum, program Cerita di Kebon akhirnya kembali digelar dengan edisi yang lebih kaya dan mendalam. Kali ini, melalui tajuk “Niti Lampah Kotagede”, acara akan mengajak peserta menyusuri kawasan Cepuri sambil bercengkerama tentang sejarah dan kehidupan masyarakat Kotagede.
Cerita di Kebon #3 ini bukan sekadar mengulang catatan sejarah lama. Melalui percakapan santai, peserta diajak melihat lebih dalam jejak pengaruh Mataram Islam, perubahan tata ruang, serta cara masyarakat Kotagede hidup berdampingan dengan warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yang dibahas bukan hanya peninggalan fisik, melainkan bagaimana Kotagede terus dijalani, diingat, dan dihidupkan dalam keseharian masyarakat saat ini.
Acara ini akan menghadirkan tiga narasumber berkompeten:
M. Yaser Arafat
Ki Supriyadi Sapta
Madha Soentoro
Ketiganya akan berbagi perspektif berbeda tentang pengalaman ruang, sejarah, dan kehidupan masyarakat Kotagede yang terus tumbuh dan berkembang.
Cerita di Kebon #3 merupakan bagian dari rangkaian perayaan “Setahun Kembali ke Akar” — peringatan satu tahun perjalanan Peken Klangenan Kotagede.
Detail Acara:
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2026
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Kampung Pusaka Beteng Cepuri, Kotagede
Biaya : Gratis untuk umum
Acara ini sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal Kotagede lebih dalam — baik warga setempat, pelajar, mahasiswa, maupun pecinta sejarah dan budaya. Datanglah dengan santai, siapkan hati dan telinga untuk mendengar cerita yang penuh makna di tengah suasana kebun yang asri.
“Melalui Cerita di Kebon, kami ingin mengajak masyarakat tidak hanya melihat Kotagede sebagai masa lalu, tapi juga sebagai ruang hidup yang terus bernapas hingga hari ini,” ujar panitia penyelenggara.
Jangan lewatkan momen langka ini. Mari datang, mendengar, dan ikut merawat ingatan serta warisan budaya Kotagede bersama.
Sejumlah akademisi, penulis, dan aktivis berkumpul dalam forum Dialog Republik: Lahirnya Negara Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom University Club UGM, Kamis (30/4/2026).
Diskusi yang diprakarsai Forum 2045 bersama Dewan Guru Besar UGM, LAB45, Nalar Institute, dan Institut Harkat Negeri ini membahas sejarah sebagai pembacaan kritis terhadap pembentukan, ingatan, dan praktik republik Indonesia saat ini.
Para pembicara menekankan bahwa persoalan republik tidak hanya bersifat politik, melainkan juga menyangkut cara pengetahuan dan konstruksi sejarah dibangun.
Pinurba Parama Pratiyudha selaku Ketua Forum 2045 membuka diskusi dengan mengingatkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan ‘titik nol’ Indonesia yang melampaui kemerdekaan politik, mencakup pula kemerdekaan ekonomi, ekologi, dan epistemologi.
Ia menyoroti pentingnya memahami peristiwa tersebut secara menyeluruh, termasuk peran Ibu Fatmawati dalam menjahit Bendera Merah Putih yang sering terlupakan dari ingatan kolektif.
Sementara itu, Prof. Muhammad Baiquni, Ketua Dewan Guru Besar UGM, menekankan perlunya membangun masa depan bangsa dengan mengintegrasikan kecerdasan, nurani, dan kepedulian lingkungan. “Solidaritas dengan hati menjadi pilar agar Indonesia bisa bangkit,” ujarnya.
Dra. Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB45, menyatakan bahwa proklamasi bukan peristiwa yang selesai, melainkan proses berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dalam republik berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan.
Mengutip Hannah Arendt, Jaleswari menegaskan bahwa kekuasaan lahir dari pluralitas, sementara kekerasan muncul saat kekuasaan kehilangan legitimasi. Ia menambahkan pentingnya menjaga ruang kritik sebagai mekanisme demokrasi.
Prof. Alimatul Qibtiyah dari UIN Sunan Kalijaga melengkapi dengan perspektif bahwa proklamasi melibatkan tindakan verbal, simbolik, dan struktural, serta menyerukan pembacaan yang lebih inklusif dengan memasukkan keadilan gender dan kelompok terpinggirkan.
Dosen Fisipol UGM Milda Longgeita Br. Pinem menyoroti kecenderungan sejarah yang hanya mengingat tindakan formal seperti pembacaan teks proklamasi, sementara mengabaikan kerja-kerja nyata yang mendukungnya, termasuk penjahitan bendera oleh perempuan.
“Teks menyatakan kemerdekaan, tetapi bendera yang dijahit membuat kemerdekaan menjadi tampak,” katanya.
Penulis Okky Madasari menambahkan bahwa pemaknaan proklamasi saat ini mengalami depolitisasi dan kekurangan keberanian politik. Ia menyoroti pelemahan demokrasi dan kebebasan berekspresi, serta mendesak agar proklamasi dimaknai kembali sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan para pembicara bahwa tantangan utama bukan kurangnya pengetahuan sejarah, melainkan bagaimana menghidupkan makna republik dalam kehidupan sehari-hari.
Jaleswari menekankan peran generasi muda untuk terus mengawal praktik bernegara. “Republik bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang harus terus diulang,” ujarnya. Forum ini menegaskan bahwa membaca ulang republik merupakan tindakan penting untuk menjaga nilai keadilan dan memperkuat masyarakat sipil dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia saat ini.
