Events
Suku Boti dan Kisah Pencuri yang Diberi Modal
Aksi massa atau aksi main hakim sendiri kerap kali terjadi di sejumlah daerah. Biasanya hal ini diawali oleh adanya tindakan kriminal. Boleh jadi karena warga sudah terlalu jengah dengan aksi-aksi kriminal sehingga dilampiaskan dengan melakukan aksi main hakim sendiri. Namun tidak demikian halnya dengan yang terjadi di Desa Boti. Di tempat ini, pencuri tidak diberikan hukuman apalagi menjadi sasaran main hakim sendiri. Pelaku pencurian oleh Raja di Desa Boti justru diberikan modal untuk hidup.
Hal ini diungkapkan Dekan Fakultas Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Kupang, Idris M Ali dalam talkshow Festival Kebudayaan Desa, Kongres Kebudayaan Desa yang berlangsung pada Senin (13/7/2020).
Idris yang pernah lima kali ke Desa Boti mengakui bahwa Desa Boti memang memiliki kearifan lokal yang mengakar kuat. Salah satunya kewenangan Raja yang menjadi kepala adat. Ia memiliki wewenang untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan warganya.
Termasuk di antaranya ketika terjadi peristiwa pencurian. Warga setempat maupun raja tidak memberikan hukuman fisik atau pun hukuman lainnya. Pencuri justru diberikan modal atau barang yang sesuai dengan apa yang diambil. Harapannya pelaku pencurian tersebut kemudian bisa menyadari kesalahan dan tidak perlu lagi melakuan hal yang sama demi untuk memiliki sesuatu.
“Raja sendiri yang memberikan hukuman, dengan memberikan barang sesuai dengan yang diambil,” katanya.
Di Desa Boti memang tampak sekali semangat kebersamaan dan kesetaraaannya. Bahkan tidak bisa dibedakan antara yang kaya dan yang miskin. Karena semuanya sama saja.
“Tidak ada kaya, miskin, semuanya rata. Mereka kuat sekali saling tolong-menolong,” tambahnya.
Hal lainnya yang sangat berkesan bagi Idris adalah kebanggaan warga Desa Boti dalam menerima tamu.
Mereka, menurut Idris sangat bahagia dan terhormat ketika dikunjungi. Mereka pun akan sangat bangga untuk memuliakan tamu tersebut.
Menurut Idris, Raja Boti sendiri sangat demokratis.
Lantaran dalam kesehariannya ia tidak pernah menekan atau memaksa warganya. Bahkan ia memberikan kebebasan warganya dalam memilih agama yang diyakini dan juga soal pendidikan.
“Selama memberikan kebaikan, raja tidak pernah memaksa,” tambahnya.
Ia juga begitu takjub dengan prinsip hidup Suku Boti yang konsisten berdampingan dengan alam. Prinsip mereka, alam akan murka jika mereka berbuat semena-mena terhadap alam. Alam juga lah yang selama ini memberikan mereka kehidupan sehingga mereka bisa berdiri di atas kakinya dengan mamanfaatkan kekayaan alam.
Prinsip hidup ini dibenarkan oleh Kepala Desa Boti, Balsasar O I Benu. Hal ini tak terlepas dari adat Atoni Metu yang menjamin bahwa orang itu akan berdiri di atas hasil karya dia sendiri, bagaimana dia menghidupi dia dan keluarganya.
“Jadi tidak perlu mengharapkan stimulus atau bantuan dari luar dirinya sendiri. oleh karena itu orang boti percaya bisa bertahan tanpa bantuan dari mana pun, selama masa pandem ini,” tandasnya.
Sebagai informasi, Suku Boti merupakan suku asli Pulau Timor. Mereka berada di Desa Boti, Kecamatan Kie, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Amanuban Timur di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Amanuban Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Amanatun Selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Amanuban Tengah.
Desa Boti sendiri memiliki luas wilayah 17,69 kilometer persegi dan berada di ketinggian 523 di atas permukaan laut. Lokasinya cukup jauh dari ibu kota kecamatan maupun ibu kota kabupaten. Yakni 12 kilometer ke ibu kota kecamatan, dan 64 kilometer ke ibu kota kabupaten.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017, Desa Boti terdiri atas 4 dusun, 8 RW dan 17 RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2155 jiwa pada tahun 2016, dengan kepadatan penduduk sebanyak 122 jiwa per kilometer persegi.
Setelah cukup lama vakum, program Cerita di Kebon akhirnya kembali digelar dengan edisi yang lebih kaya dan mendalam. Kali ini, melalui tajuk “Niti Lampah Kotagede”, acara akan mengajak peserta menyusuri kawasan Cepuri sambil bercengkerama tentang sejarah dan kehidupan masyarakat Kotagede.
Cerita di Kebon #3 ini bukan sekadar mengulang catatan sejarah lama. Melalui percakapan santai, peserta diajak melihat lebih dalam jejak pengaruh Mataram Islam, perubahan tata ruang, serta cara masyarakat Kotagede hidup berdampingan dengan warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yang dibahas bukan hanya peninggalan fisik, melainkan bagaimana Kotagede terus dijalani, diingat, dan dihidupkan dalam keseharian masyarakat saat ini.
Acara ini akan menghadirkan tiga narasumber berkompeten:
M. Yaser Arafat
Ki Supriyadi Sapta
Madha Soentoro
Ketiganya akan berbagi perspektif berbeda tentang pengalaman ruang, sejarah, dan kehidupan masyarakat Kotagede yang terus tumbuh dan berkembang.
Cerita di Kebon #3 merupakan bagian dari rangkaian perayaan “Setahun Kembali ke Akar” — peringatan satu tahun perjalanan Peken Klangenan Kotagede.
Detail Acara:
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2026
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Kampung Pusaka Beteng Cepuri, Kotagede
Biaya : Gratis untuk umum
Acara ini sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal Kotagede lebih dalam — baik warga setempat, pelajar, mahasiswa, maupun pecinta sejarah dan budaya. Datanglah dengan santai, siapkan hati dan telinga untuk mendengar cerita yang penuh makna di tengah suasana kebun yang asri.
“Melalui Cerita di Kebon, kami ingin mengajak masyarakat tidak hanya melihat Kotagede sebagai masa lalu, tapi juga sebagai ruang hidup yang terus bernapas hingga hari ini,” ujar panitia penyelenggara.
Jangan lewatkan momen langka ini. Mari datang, mendengar, dan ikut merawat ingatan serta warisan budaya Kotagede bersama.
Sejumlah akademisi, penulis, dan aktivis berkumpul dalam forum Dialog Republik: Lahirnya Negara Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom University Club UGM, Kamis (30/4/2026).
Diskusi yang diprakarsai Forum 2045 bersama Dewan Guru Besar UGM, LAB45, Nalar Institute, dan Institut Harkat Negeri ini membahas sejarah sebagai pembacaan kritis terhadap pembentukan, ingatan, dan praktik republik Indonesia saat ini.
Para pembicara menekankan bahwa persoalan republik tidak hanya bersifat politik, melainkan juga menyangkut cara pengetahuan dan konstruksi sejarah dibangun.
Pinurba Parama Pratiyudha selaku Ketua Forum 2045 membuka diskusi dengan mengingatkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan ‘titik nol’ Indonesia yang melampaui kemerdekaan politik, mencakup pula kemerdekaan ekonomi, ekologi, dan epistemologi.
Ia menyoroti pentingnya memahami peristiwa tersebut secara menyeluruh, termasuk peran Ibu Fatmawati dalam menjahit Bendera Merah Putih yang sering terlupakan dari ingatan kolektif.
Sementara itu, Prof. Muhammad Baiquni, Ketua Dewan Guru Besar UGM, menekankan perlunya membangun masa depan bangsa dengan mengintegrasikan kecerdasan, nurani, dan kepedulian lingkungan. “Solidaritas dengan hati menjadi pilar agar Indonesia bisa bangkit,” ujarnya.
Dra. Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB45, menyatakan bahwa proklamasi bukan peristiwa yang selesai, melainkan proses berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dalam republik berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan.
Mengutip Hannah Arendt, Jaleswari menegaskan bahwa kekuasaan lahir dari pluralitas, sementara kekerasan muncul saat kekuasaan kehilangan legitimasi. Ia menambahkan pentingnya menjaga ruang kritik sebagai mekanisme demokrasi.
Prof. Alimatul Qibtiyah dari UIN Sunan Kalijaga melengkapi dengan perspektif bahwa proklamasi melibatkan tindakan verbal, simbolik, dan struktural, serta menyerukan pembacaan yang lebih inklusif dengan memasukkan keadilan gender dan kelompok terpinggirkan.
Dosen Fisipol UGM Milda Longgeita Br. Pinem menyoroti kecenderungan sejarah yang hanya mengingat tindakan formal seperti pembacaan teks proklamasi, sementara mengabaikan kerja-kerja nyata yang mendukungnya, termasuk penjahitan bendera oleh perempuan.
“Teks menyatakan kemerdekaan, tetapi bendera yang dijahit membuat kemerdekaan menjadi tampak,” katanya.
Penulis Okky Madasari menambahkan bahwa pemaknaan proklamasi saat ini mengalami depolitisasi dan kekurangan keberanian politik. Ia menyoroti pelemahan demokrasi dan kebebasan berekspresi, serta mendesak agar proklamasi dimaknai kembali sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan para pembicara bahwa tantangan utama bukan kurangnya pengetahuan sejarah, melainkan bagaimana menghidupkan makna republik dalam kehidupan sehari-hari.
Jaleswari menekankan peran generasi muda untuk terus mengawal praktik bernegara. “Republik bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang harus terus diulang,” ujarnya. Forum ini menegaskan bahwa membaca ulang republik merupakan tindakan penting untuk menjaga nilai keadilan dan memperkuat masyarakat sipil dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia saat ini.
Pada Senin (6 April 2026), UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bantul resmi membuka dua pelatihan Mobile Training Unit (MTU) yang super praktis: Menjahit di Wirokerten, Banguntapan, dan Tata Boga di Srimulyo, Piyungan.
Gak perlu nunggu lama atau biaya mahal. Program ini pure buat ningkatin kompetensi anak muda dan masyarakat supaya lebih mandiri, bisa buka usaha sampingan, bahkan jadi content creator fashion atau kuliner yang aesthetic di TikTok & Instagram.
Detail Pelatihan yang Wajib Dicatet:
Pelatihan MTU Menjahit
Tanggal: 7 April – 12 Mei 2026 (sekitar 5 minggu full action)
Tempat: Pusdiklat Mulia, Kepuh Kulon, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
Peserta: 16 orang (kelas intim, beneran hands-on)
Pelatihan MTU Tata Boga
Tanggal: 9 April – 7 Mei 2026
Tempat: Bangsal Pasca Panen Berkah Jaya, Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul
Peserta: 16 orang
Pembukaan di Piyungan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Bantul Bp. Agus Yuli Herwanta, S.T., M.T., Panewu Piyungan, Kepala UPTD BLK Bantul, dan Lurah Srimartani. Sementara di Wirokerten, Bp. Agus Sofwan selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul ikut hadir bareng Kepala Disnakertrans dan jajaran lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Bantul menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar belajar teori, tapi langsung skill aplikatif yang bisa dipakai buat menciptakan peluang usaha mandiri. “Kami ingin anak muda Bantul punya bekal nyata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan desa,” ujar Bp. Agus Yuli Herwanta, S.T., M.T. .
Kenapa Harus Ikutan?
Di era digital sekarang, skill menjahit bisa jadi modal bikin custom hoodie, hijab kekinian, atau bahkan brand fashion lokal. Sementara Tata Boga? Bisa langsung bikin konten mukbang, jualan catering aesthetic, atau buka kedai kopi-dessert yang hits di kalangan Gen Z.
Sekedar informasi, Pelatihan MTU merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan pengajuan proposal langsung dari masyarakat atau kelompok masyarakat. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik dan keinginan warga dalam meningkatkan kompetensi keterampilan sesuai dengan permintaan yang diajukan.
Sementara itu, pelatihan untuk masyarakat umum yang tidak melalui proposal kelompok diselenggarakan melalui program pelatihan institusional. Pelatihan institusional tersebut direncanakan akan dimulai pada sekitar bulan Juni 2026. Materi pelatihan yang akan diberikan meliputi bidang administrasi, otomotif, serta teknisi handphone.
Info lebih lanjut tentang program bisa datang ke UPTD BLK Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Babadan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul
