Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan peningkatan frekuensi pengangkutan sampah di Pasar Kranggan dari dua menjadi tiga kali dalam sebulan. Rencana tersebut dilakukan untuk mengatasi bertambahnya volume sampah sekaligus mengantisipasi penyumbatan saluran air saat musim hujan.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan hal itu ketika meninjau pengelolaan sampah di Pasar Kranggan, Jumat (30/10). Ia meminta kebersihan seluruh pasar di Kota Yogyakarta mendapat perhatian, terutama selokan dan drainase, agar aliran air tidak terganggu ketika hujan turun.

Hasto mengatakan penumpukan sampah yang sebelumnya terjadi di Pasar Kranggan telah ditangani. Meski kondisinya sudah membaik, ia menekankan perlunya pengangkutan secara rutin dan pemeliharaan saluran air. “Alhamdulillah sudah diperbaiki, sudah bagus. Tinggal nanti dirutinkan pengambilannya, terus selokannya jangan sampai kotor. Pasar itu sumber sampah juga karena banyaknya aktivitas,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani menjelaskan, penambahan jadwal pengangkutan direncanakan setelah meningkatnya volume sampah memicu keluhan. Dinas Perdagangan telah berkoordinasi dengan pedagang untuk menyesuaikan frekuensi pengangkutan. “Selama ini di Kranggan itu baru sebulan dua kali. Ternyata sekarang debitnya meningkat sehingga ada keluhan juga. Kemarin sudah koordinasi dengan pedagang, sebulan menjadi tiga kali rencananya, supaya tidak menimbulkan dampak dan tidak menimbulkan luapan,” jelasnya.

Menurut Ambar, pengelolaan sampah pasar menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dengan melibatkan para pedagang. Sampah dihimpun di lokasi yang telah ditetapkan, sementara penggunaan tempat sampah yang jumlahnya terbatas dioptimalkan. Penyediaan wadah sampah di sejumlah titik juga dilakukan untuk mengendalikan volume sampah dan mengurangi titik tempat pembuangan sementara.

Selain Kranggan, pasar yang menghasilkan sampah basah dalam jumlah relatif besar adalah Giwangan, Beringharjo, dan Ngasem. Untuk menanganinya, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan pedagang dan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk melibatkan mitra yang dapat mengambil serta memanfaatkan sampah organik, seperti peternak.

Upaya pengurangan sampah turut dilakukan melalui edukasi pemilahan kepada pedagang sejak 2023. Ambar menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga kebersihan karena sampah di pasar tidak seluruhnya berasal dari kegiatan perdagangan. Masyarakat yang membuang sampah ketika berkunjung juga menambah volume sampah dan beban pengelolaan Dinas Perdagangan.

Yogyakarta (26 Okt 2026) – Akses menuju Borobudur semakin mudah, tetapi apakah masyarakat dan wisatawan juga semakin memahami nilai budayanya? Pertanyaan ini menjadi sorotan Diskusi Budaya Ruwat Rawat Borobudur 2026 yang digagas Komunitas Brayat Panangkaran. Berdasarkan kerangka acuan kegiatan, forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/10/2026) di Mandira Baruga Purawisata, Yogyakarta, sebagai bagian dari perjalanan menuju 24 tahun Ruwat Rawat Borobudur.

Mengangkat tema “Menelisik Wadi Kang Sinengker”, diskusi ini mengajak publik melihat Borobudur lebih dari sekadar destinasi wisata atau tempat berburu foto. Ada tradisi, pengetahuan lokal, ingatan bersama, dan kehidupan masyarakat yang ikut membentuk kawasan tersebut. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya mempercepat perjalanan wisatawan, tetapi juga perlu memperkuat hubungan dengan budaya setempat.

Gagasan diskusi salah satunya berangkat dari tulisan Sucoro Setrodiharjo tentang Arca Mbah Belet yang tampak tidak utuh atau seolah belum selesai. Dalam kerangka kegiatan, kondisi itu menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat kurang sempurna belum tentu harus diubah. Pesannya relevan dengan pelestarian budaya: tidak semua tradisi perlu dipoles agar mengikuti selera zaman.

Forum ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah perubahan kawasan. Warga diharapkan tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan atau pelengkap destinasi wisata, tetapi ikut memahami dan menjaga warisan budayanya. “Bagaimana pembangunan dapat berjalan tanpa memutus akar budaya?” menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan dalam kerangka diskusi.

Melalui pertemuan lintas bidang ini, panitia menargetkan lahirnya “Catatan Kebudayaan Yogya–Borobudur” sebagai bahan pemikiran bagi pengelolaan pariwisata berbasis budaya. Intinya, Borobudur sebagai living monument atau monumen hidup tidak cukup dirawat bangunannya saja. Nilai dan tradisi di sekitarnya juga perlu dipahami serta diteruskan agar tetap bermakna bagi generasi muda.

Yogyakarta — Rencana pemerintah memberikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat dalam rangka mendukung penyaluran bantuan sosial dinilai perlu dikaji ulang. Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menyebut pemerintah perlu menilai urgensi, efektivitas, serta dampak anggaran dari program tersebut.

Menurut Wisnu, persoalan inklusi keuangan dan kesenjangan digital di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh minimnya kepemilikan perangkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat 93,5 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki telepon seluler.

“Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak dipakai, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos menganggur bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan,” ujar Wisnu dalam keterangannya.

Anggaran Bisa Lebih Prioritas

Wisnu menilai alokasi anggaran untuk pembagian HP perlu dibandingkan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang masih memerlukan perhatian, seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan penanganan stunting.

“Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibanding pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa biaya program tidak hanya untuk membeli perangkat. Pemerintah masih perlu mengeluarkan dana untuk distribusi, aktivasi, akses internet, pemeliharaan sistem, hingga penggantian HP yang rusak atau hilang.

Sebagai ilustrasi, jika satu perangkat seharga Rp1 juta diberikan kepada 20 juta penerima, kebutuhan anggaran pengadaan saja mencapai Rp20 triliun. Bila jumlah penerima mencapai 74 juta orang, biayanya berpotensi mencapai Rp74 triliun, belum termasuk biaya pendukung lainnya.

“Program semacam ini juga cenderung menciptakan belanja berulang, bukan sekali jalan,” katanya.

HP Gratis Belum Tentu Efektif

Wisnu menyebut kepemilikan HP tidak otomatis meningkatkan produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah. Pekerja seperti buruh tani, nelayan, dan pekerja informal lebih membutuhkan modal, keterampilan, akses pasar, serta infrastruktur yang memadai.

“HP bisa membantu kalau ada ekosistemnya, misalnya informasi harga, pemasaran daring, atau akses kredit, tetapi itu tidak muncul hanya karena perangkatnya dibagikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah studi menunjukkan program pemberian HP atau rekening gratis kurang berdampak apabila tidak disertai pendampingan. Sebagai contoh, eksperimen rekening gratis di Malawi, Uganda, dan Chile menemukan tingkat penggunaan yang rendah serta tidak mengubah kebiasaan menabung.

Sementara itu, program pembagian smartphone di Chhattisgarh, India, menunjukkan pelatihan literasi digital yang murah justru memberikan dampak yang lebih bertahan lama.

“Jadi yang penting adalah keberlanjutan. Kalau hanya one shot, sekali bagi HP atau sekali buka rekening, efeknya akan cepat hilang,” tegas Wisnu.

Perlu Skema yang Lebih Tepat Sasaran

Apabila program tetap dilaksanakan, Wisnu menyarankan pemerintah membatasi penerima berdasarkan kebutuhan nyata. Prioritas dapat diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan yang terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya yang belum memiliki perangkat sama sekali.

“93,5 persen rumah tangga sudah punya HP, kelompok ini sebenarnya kecil sehingga anggarannya bisa jauh lebih hemat,” terangnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema subsidi harga atau voucher yang dapat digunakan masyarakat untuk memilih perangkat di pasar. Menurutnya, skema tersebut lebih fleksibel dibandingkan pengadaan terpusat oleh negara.

Selain itu, Wisnu menekankan pentingnya literasi keuangan digital, akses internet yang merata, serta biaya internet yang terjangkau. Tanpa dukungan tersebut, HP gratis berisiko tidak digunakan secara optimal.

“HP gratis tidak memperbaiki data yang salah. Kalau datanya keliru, HP justru jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.

Wisnu menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah HP yang dibagikan. Pemerintah perlu menilai apakah rekening benar-benar aktif, bantuan sosial tersalurkan tepat waktu, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari layanan digital.

“Kalau dalam satu atau dua tahun indikator-indikator itu tidak bergerak, pemerintah harus berani menghentikan atau mengubah programnya,” pungkasnya.