Events
Merumuskan New Normal Dari Desa
Covid-19 atau Wabah Virus Corona selain membuat semua orang terancam jiwanya juga merubah tata kehidupan dan relasi sosial semua orang, termasuk kehidupan warga desa di seluruh Indonesia. Desa ‘dipaksa’ berubah menuju tatanan baru alias New Normal, permasalahan yang muncul adalah tatanan seperti apakah yang harus terjadi pada kehidupan desa di era New Normal.
Hal itu menjadi bahasan menarik dalam Konggres Kebudayaan Desa Di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Kamis, 25 Juni 2020, menghadirkan narasumber: Ryan Sugiyarto selaku Steering Committee, Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi, Peneliti UGM AB Winata serta FX Rudi Gunawan, Budayawan dan Penulis.
Steering Committee Konggres Kebudayaan Desa -KKD, Ryan Sugiarto menyatakan, perubahan yang saat ini terjadi pada seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat akibat Pandemi Covid-19 jelas butuh respon yang sistematis dan terstruktur sehingga tidak latah memaknai istilah New Normal. “Inilah urgensi dari Konggres Kebudayaan Desa yakni mendorong dan menyusun tatanan arah Indonesia Baru dari Desa,” ujarnya.
KKD berlangsung 1-10 Juli 2020, membahas 20 tema mewakili berbagai tema kehidupan yang saat ini mengalami perubahan akibat wabah Covid-19. Tema-tema tersebut dibedah dalam bentuk Webinar atau Seminar Online dengan mengundang 90 narasumber dari berbagai kalangan seperti akademisi, birokrat, tokoh muda, pegiat desa dan seniman.
Para narasumber itu membedah berbagai tema dengan berbasis pada riset yang telah digelar Panitia KKD. Riset dilakukan melalui Kuesioner Online terhadap 10 ribu responden dari berbagai lapisan masyarakat, wilayah dan latar belakang. Kuesioner berisi beragam gambaran situasi sekaligus harapan terkait wabah Virus Corona.
Jawaban dari Kuesioner kemudian menjadi sumber gagasan materi diskusi yang akhirnya menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa -RPJMDes.
Tak hanya melalui Webinar dan Kuesioner, KKD juga menjaring gagasan tatanan Indonesia baru melalui Call for Paper yakni ruang gagasan bagi semua orang yang tertarik menuangkan pikiran dan gagasannya mengenai tatanan Indonesia Baru. Seluruh materi yang dibahas dalam acara tersebut dibukukan sesuai dengan tematik bahasan.
“Satu hari ada dua sesi Webinar, ada 90 narasumber, pakar-pakar dari berbagai wacana. Setelah Webinar ada Festival Kebudayaan Desa-desa Nusantara yang digelar secara unik sebagai bentuk perayaan dan keceriaan Kongres Kebudayaan Desa,” ungkap Ryan.
Penutup Acara berupa Deklarasi Tatanan Indonesia Bari Dari Desa pada 15 Agustus 2020, di Istana Negara Jakarta, yang rencananya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Adapun Out-Put KKD yakni,
1. Tersusunnya Dokumen RPJMDes yang bisa digunakan sebagain acuan untuk seluruh desa di seluruh Nusantara.
2. Laporan Hasil Riset pada Juni-Juli 2020.
3. Menerbitkan 20-22 judul buku dari 20 tema yang dibahas KKD.
4. Menerbitkan buku Strategi Pemajuan Desa-desa di Nusantara.
Dalam kesempatan itu Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi menyatakan, realitas yang terjadi akibat Wabah Corona adalah terjadinya banyak perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. “Wabah ini mendekonstruksi semua gagasan tanpa teriakan revolusi. Salahsatunya, ada kesan tatanan yang selama ini didominasi struktur yang ada, kini muncul berbagai tatanan alternatif,” katanya.
Pada saat yang sama, Desa membuktikan diri sebagai kekuatan yang paling mampu bertahan di tengah gempuran krisis yang menghantam semua lini. Desa, ditopang posisi strategisnya yakni kekuatan Hardware alias Sumber Daya Manusia, bentang alam dan sebagainya, juga kekuatan Software berupa budaya dan tata nilai kehidupan sosial, terbukti mampu bertahan. “Desa dengan kekuatan budayanya terbukti tangguh bertahan di tengah gempuran Virus Corona,” ujar Wahyudi Anggoro Hadi lebih lanjut.
Corona juga telah mengakibatkan perubahan juga pada dunia pendidikan. Diliburkannya sekolah juga membuktikan bahwa institusi pendidikan formal tidaklah penting lagi, semua dikembalikan pada keluarga. Di sektor ekonomi, situasi krisis menunjukkan bahwa puncak relasi ekonomi adalah kerjasama. Wabah Virus Corona juga meruntuhkan berbagai kekuatan yang selama ini hegemoni, sekarang ini pula distribusi informasi menjadi merata dan cepat.
“Jika ini diangkat menjadi visi bersama yang melahirkan tatanan bersama, akan menjadi sesuatu yang kontekstual. Gotong-royong terbukti menjadi pranata sosial yang mampu mengatur relasi antarmanusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Penciptanya, maka seluruh materi yang dibahas dan didiskusikan dalam hajatan ini diharapkan menjadi keluaran yang mendapatkan legitimasi politik dan sosial untuk mendorong berbagai perubahan ke arah tatanan Indonesia Baru,” tutur Kepala Desa Panggungharjo.
Targetnya, berbagai gagasan yang berangkat dari Desa, masyarakat adat dan para narasumber dari berbagai ruang pemikiran ditetapkan menjadi visi bersama, membalik pola-pola perencanaan yang sudah dari dulu didominasi oleh elit-elit pemerintahan di Jakarta. Jadi, beberapa output yang menjadi target adalah Visi Misi tentang Indonesia sehingga lebih implementatif dan menjadi panduan penyusunan kebijakan desa, serta menjadi Milestone atau tahapan-tahapan yang bisa terbaca dengan jelas oleh Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.
AB Winata, salahsatu narasumber menyatakan, Wabah Virus Corona bisa juga dimaknai sebagai momentum bagi berseminya kembali berbagai formulasi baru untuk Indonesia.” Ini adalah momen untuk menyemai kembali benih-benih baru sehingga kita bisa membentuk tata peradaban baru Indonesia dan menjawab seperi apa sebenarnya ke-Indonesiaan kita,” katanya.
Sementara itu, FX Rudi Gunawan menyatakan, Kongres Kebudayaan Desa ternyata menciptakan perdebatan yang menarik. KKD memperjelas makna kebudayaan Indonesia, dan memberi arah bagi perubahan yang sekarang ini sedang terjadi menuju arah yang lebih jelas. “Dari berbagai pertemuan, saya banyak mendapatkan pertanyaan, kenapa ya kok yang menggelar Kongres malah Desa dan bukan Kota, Ternyata Desa lebih memiliki orientasi yang jelas dalam mengelola perubahan,” jelasnya.
Setelah cukup lama vakum, program Cerita di Kebon akhirnya kembali digelar dengan edisi yang lebih kaya dan mendalam. Kali ini, melalui tajuk “Niti Lampah Kotagede”, acara akan mengajak peserta menyusuri kawasan Cepuri sambil bercengkerama tentang sejarah dan kehidupan masyarakat Kotagede.
Cerita di Kebon #3 ini bukan sekadar mengulang catatan sejarah lama. Melalui percakapan santai, peserta diajak melihat lebih dalam jejak pengaruh Mataram Islam, perubahan tata ruang, serta cara masyarakat Kotagede hidup berdampingan dengan warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yang dibahas bukan hanya peninggalan fisik, melainkan bagaimana Kotagede terus dijalani, diingat, dan dihidupkan dalam keseharian masyarakat saat ini.
Acara ini akan menghadirkan tiga narasumber berkompeten:
M. Yaser Arafat
Ki Supriyadi Sapta
Madha Soentoro
Ketiganya akan berbagi perspektif berbeda tentang pengalaman ruang, sejarah, dan kehidupan masyarakat Kotagede yang terus tumbuh dan berkembang.
Cerita di Kebon #3 merupakan bagian dari rangkaian perayaan “Setahun Kembali ke Akar” — peringatan satu tahun perjalanan Peken Klangenan Kotagede.
Detail Acara:
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2026
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Kampung Pusaka Beteng Cepuri, Kotagede
Biaya : Gratis untuk umum
Acara ini sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal Kotagede lebih dalam — baik warga setempat, pelajar, mahasiswa, maupun pecinta sejarah dan budaya. Datanglah dengan santai, siapkan hati dan telinga untuk mendengar cerita yang penuh makna di tengah suasana kebun yang asri.
“Melalui Cerita di Kebon, kami ingin mengajak masyarakat tidak hanya melihat Kotagede sebagai masa lalu, tapi juga sebagai ruang hidup yang terus bernapas hingga hari ini,” ujar panitia penyelenggara.
Jangan lewatkan momen langka ini. Mari datang, mendengar, dan ikut merawat ingatan serta warisan budaya Kotagede bersama.
Sejumlah akademisi, penulis, dan aktivis berkumpul dalam forum Dialog Republik: Lahirnya Negara Indonesia yang diselenggarakan di Ballroom University Club UGM, Kamis (30/4/2026).
Diskusi yang diprakarsai Forum 2045 bersama Dewan Guru Besar UGM, LAB45, Nalar Institute, dan Institut Harkat Negeri ini membahas sejarah sebagai pembacaan kritis terhadap pembentukan, ingatan, dan praktik republik Indonesia saat ini.
Para pembicara menekankan bahwa persoalan republik tidak hanya bersifat politik, melainkan juga menyangkut cara pengetahuan dan konstruksi sejarah dibangun.
Pinurba Parama Pratiyudha selaku Ketua Forum 2045 membuka diskusi dengan mengingatkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan ‘titik nol’ Indonesia yang melampaui kemerdekaan politik, mencakup pula kemerdekaan ekonomi, ekologi, dan epistemologi.
Ia menyoroti pentingnya memahami peristiwa tersebut secara menyeluruh, termasuk peran Ibu Fatmawati dalam menjahit Bendera Merah Putih yang sering terlupakan dari ingatan kolektif.
Sementara itu, Prof. Muhammad Baiquni, Ketua Dewan Guru Besar UGM, menekankan perlunya membangun masa depan bangsa dengan mengintegrasikan kecerdasan, nurani, dan kepedulian lingkungan. “Solidaritas dengan hati menjadi pilar agar Indonesia bisa bangkit,” ujarnya.
Dra. Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB45, menyatakan bahwa proklamasi bukan peristiwa yang selesai, melainkan proses berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dalam republik berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan.
Mengutip Hannah Arendt, Jaleswari menegaskan bahwa kekuasaan lahir dari pluralitas, sementara kekerasan muncul saat kekuasaan kehilangan legitimasi. Ia menambahkan pentingnya menjaga ruang kritik sebagai mekanisme demokrasi.
Prof. Alimatul Qibtiyah dari UIN Sunan Kalijaga melengkapi dengan perspektif bahwa proklamasi melibatkan tindakan verbal, simbolik, dan struktural, serta menyerukan pembacaan yang lebih inklusif dengan memasukkan keadilan gender dan kelompok terpinggirkan.
Dosen Fisipol UGM Milda Longgeita Br. Pinem menyoroti kecenderungan sejarah yang hanya mengingat tindakan formal seperti pembacaan teks proklamasi, sementara mengabaikan kerja-kerja nyata yang mendukungnya, termasuk penjahitan bendera oleh perempuan.
“Teks menyatakan kemerdekaan, tetapi bendera yang dijahit membuat kemerdekaan menjadi tampak,” katanya.
Penulis Okky Madasari menambahkan bahwa pemaknaan proklamasi saat ini mengalami depolitisasi dan kekurangan keberanian politik. Ia menyoroti pelemahan demokrasi dan kebebasan berekspresi, serta mendesak agar proklamasi dimaknai kembali sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat.
Diskusi ditutup dengan kesepakatan para pembicara bahwa tantangan utama bukan kurangnya pengetahuan sejarah, melainkan bagaimana menghidupkan makna republik dalam kehidupan sehari-hari.
Jaleswari menekankan peran generasi muda untuk terus mengawal praktik bernegara. “Republik bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang harus terus diulang,” ujarnya. Forum ini menegaskan bahwa membaca ulang republik merupakan tindakan penting untuk menjaga nilai keadilan dan memperkuat masyarakat sipil dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia saat ini.
Pada Senin (6 April 2026), UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bantul resmi membuka dua pelatihan Mobile Training Unit (MTU) yang super praktis: Menjahit di Wirokerten, Banguntapan, dan Tata Boga di Srimulyo, Piyungan.
Gak perlu nunggu lama atau biaya mahal. Program ini pure buat ningkatin kompetensi anak muda dan masyarakat supaya lebih mandiri, bisa buka usaha sampingan, bahkan jadi content creator fashion atau kuliner yang aesthetic di TikTok & Instagram.
Detail Pelatihan yang Wajib Dicatet:
Pelatihan MTU Menjahit
Tanggal: 7 April – 12 Mei 2026 (sekitar 5 minggu full action)
Tempat: Pusdiklat Mulia, Kepuh Kulon, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
Peserta: 16 orang (kelas intim, beneran hands-on)
Pelatihan MTU Tata Boga
Tanggal: 9 April – 7 Mei 2026
Tempat: Bangsal Pasca Panen Berkah Jaya, Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul
Peserta: 16 orang
Pembukaan di Piyungan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Bantul Bp. Agus Yuli Herwanta, S.T., M.T., Panewu Piyungan, Kepala UPTD BLK Bantul, dan Lurah Srimartani. Sementara di Wirokerten, Bp. Agus Sofwan selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul ikut hadir bareng Kepala Disnakertrans dan jajaran lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Bantul menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar belajar teori, tapi langsung skill aplikatif yang bisa dipakai buat menciptakan peluang usaha mandiri. “Kami ingin anak muda Bantul punya bekal nyata untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan desa,” ujar Bp. Agus Yuli Herwanta, S.T., M.T. .
Kenapa Harus Ikutan?
Di era digital sekarang, skill menjahit bisa jadi modal bikin custom hoodie, hijab kekinian, atau bahkan brand fashion lokal. Sementara Tata Boga? Bisa langsung bikin konten mukbang, jualan catering aesthetic, atau buka kedai kopi-dessert yang hits di kalangan Gen Z.
Sekedar informasi, Pelatihan MTU merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan pengajuan proposal langsung dari masyarakat atau kelompok masyarakat. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik dan keinginan warga dalam meningkatkan kompetensi keterampilan sesuai dengan permintaan yang diajukan.
Sementara itu, pelatihan untuk masyarakat umum yang tidak melalui proposal kelompok diselenggarakan melalui program pelatihan institusional. Pelatihan institusional tersebut direncanakan akan dimulai pada sekitar bulan Juni 2026. Materi pelatihan yang akan diberikan meliputi bidang administrasi, otomotif, serta teknisi handphone.
Info lebih lanjut tentang program bisa datang ke UPTD BLK Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Babadan, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul
