Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PWI DIY) menyatakan kesiapannya menerima pengaduan dan mendampingi para wartawan yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa di wilayah DIY. Dalam pernyataan sikap resmi yang dirilis pada 1 September 2025, PWI DIY menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas profesional mereka, terlebih di tengah meningkatnya nuansa kekerasan dalam aksi-aksi demonstrasi belakangan ini.

Kantor PWI DIY di Jalan Gambiran No. 45, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, kini menjadi pusat pelaporan bagi wartawan yang mengalami hambatan, ancaman, atau kekerasan saat meliput. Selain melalui kunjungan langsung, pengaduan juga dapat disampaikan lewat kontak Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan, Ainun Najib, SH, di nomor 087888824983.

PWI DIY secara tegas mengecam segala bentuk anarkisme dan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, baik di kalangan peserta unjuk rasa maupun pihak lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap tindakan yang menghambat atau menghalangi tugas jurnalis—terutama kekerasan—diancam pidana. Hal ini menjadi dasar bagi PWI DIY untuk mendesak aparat kepolisian dan pihak terkait untuk menjamin keselamatan dan perlindungan yang optimal terhadap wartawan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kebebasan pers dan etika jurnalistik, PWI DIY juga mengimbau semua wartawan untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan diri di lapangan. Selain itu, secara tegas diserukan agar setiap peliputan, khususnya unjuk rasa, dilakukan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, termasuk memakai identitas jurnalistik yang jelas dan mudah terlihat.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua PWI DIY, Hudono SH; Sekretaris, Drs. Swasto Dayanto; serta Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan, Ainun Najib, SH, sebagai bentuk tekad kolektif PWI DIY dalam melindungi wartawan sebagai ujung tombak kebebasan menyampaikan informasi.

“PWI DIY siap menjadi teman dan pendamping bagi rekan-rekan media. Kita tidak akan tinggal diam saat kebebasan pers terancam. Jangan biarkan kekerasan menghentikan suara rakyat yang disampaikan melalui jurnalis,” tegas petinggi PWI DIY, Hudono SH.

Pernyataan sikap ini menegaskan bahwa mendukung wartawan bukan sekadar komitmen moral—melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi dan keadilan di bawah payung hukum yang berlaku secara nasional.

Gelombang demonstrasi yang mengguncang Indonesia sejak 25 Agustus 2025 menjadi titik kritis perjalanan demokrasi dan sosial bangsa. Awalnya dipicu oleh protes keras terhadap usulan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap fantastis dan jauh dari realitas rakyat, demo ini berkembang menjadi gerakan luas yang menyuarakan keresahan mendalam atas ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang kontroversial, serta krisis kepercayaan terhadap institusi negara.

Selamat Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional, dalam podcast Forum Keadilan TV menyatakan, “Demo ini dipengaruhi oleh gerakan tertutup yang diorkestrasi berbagai pihak dengan tujuan mendiskreditkan pemerintahan baru Prabowo Subianto.” Ia juga menyoroti, “Prabowo sedang melakukan bunuh diri politik dengan membiarkan orang-orang yang tidak punya kapasitas tetap berada di lingkaran kekuasaan.”

Lebih lanjut, Ginting mengungkapkan adanya “upaya tersembunyi menurunkan Prabowo sekaligus mengangkat Gibran,” yang mencerminkan pergulatan politik di dalam pemerintahan. Kekecewaan publik terhadap elit politik yang arogan dan jauh dari realitas rakyat menjadi pemantik utama gelombang demo yang melanda kota-kota besar. Komunikasi publik yang buruk dan tidak adanya mekanisme sanksi bagi pejabat yang menyampaikan pernyataan menyakitkan rakyat turut menjadi sorotan tajam.

Demonstrasi ini tidak hanya berkutat pada tuntutan penolakan kenaikan tunjangan DPR, tetapi juga dipicu oleh kebijakan kontroversial seperti kenaikan pajak, pemblokiran rekening bank, serta kenaikan iuran BPJS kesehatan yang membebani masyarakat bawah. Ginting menambahkan demonstrasi ini juga dipakai sebagai alat negosiasi politik untuk memperkuat posisi elit lama dan menguji legitimasi pemerintahan baru.

Tragedi kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan dalam demo ricuh 28 Agustus 2025 menjadi tanda bahwa aksi massa memasuki fase serius. Ginting menegaskan pentingnya “restrukturisasi kabinet (reshuffle) untuk menenangkan publik dan menghadirkan figur benar-benar kapabel serta dipercaya masyarakat.”

Ia melanjutkan, “Perlu komunikasi publik yang efektif dan empatik dari pejabat negara agar aspirasi masyarakat didengar dan ditanggapi serius. Pengelolaan demo harus dilakukan secara bijak untuk menghindari tindakan represif yang memicu konflik.”

Solusi yang diusulkan meliputi perbaikan tata kelola ekonomi dan kebijakan sosial yang lebih berpihak pada rakyat kecil serta penegakan hukum transparan terhadap korupsi dan nepotisme untuk memulihkan kepercayaan publik. Ginting juga mendorong dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa sebagai upaya meredam ketegangan sosial.

“Kepemimpinan yang kuat dan moral menjadi kunci agar Indonesia melewati masa krisis ini dengan stabilitas dan kemajuan berkelanjutan,” tutup Ginting.

Seiring demonstrasi yang meluas ke berbagai kota besar, pemerintah didorong memberikan respons konkret dan membangun dialog substansial dengan publik. Pendekatan dialogis, transparan, dan inklusif menjadi fondasi utama dalam memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan besar ini.

Podcast Forum Keadilan TV : SELAMAT GINTING: PRABOWO SEDANG BUNUH DIRI

Raliyanto Budi W
Jurnalis
22134-PWI/Wda/DP/III/2022

Yogyakarta – Di tengah dinamika politik dan sosial yang semakin kompleks di Indonesia, dua tokoh dengan latar belakang berbeda—Rocky Gerung, pengamat politik dan intelektual kritis, serta Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI—bersama mengangkat suara moral dan strategi yang mendalam untuk menyelamatkan bangsa dari krisis yang mengancam.

Rocky Gerung membuka diskusi dengan pandangan tajamnya soal kondisi kemiskinan dan korupsi yang bukan hanya sekadar masalah sosial, melainkan bagian dari desain sistemik yang sengaja diciptakan untuk menjaga kontrol atas masyarakat. “Kemiskinan yang disengaja memudahkan pengendalian,” ungkap Rocky, menyoroti akar permasalahan yang sering tersembunyi di balik kebijakan publik. Ia juga menegaskan bahwa politik harus kembali ke moralitas sebagai fondasi, menantang Presiden Prabowo untuk menunjukkan sikap berani yang memisahkan dirinya dari warisan politik lama agar dapat merebut kepercayaan rakyat.

Di sisi lain, Gatot Nurmantyo memberi perspektif strategis dari pengalaman militernya, menyoroti potensi gejolak sosial yang dapat meletus dari ketidakadilan dan ketidakpastian ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ia melukiskan suasana di daerah-daerah yang mulai berubah dari pasif menjadi gelisah, bahkan marah, akibat kebijakan yang dinilai kurang berpihak. Gatot mengingatkan pentingnya penanganan protes sosial dengan bijaksana oleh aparat keamanan, menghindari aksi represif yang justru dapat memperburuk situasi. Ia mengajak semua pihak menjaga kohesi nasional dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan politik.

Keduanya, meski berangkat dari sudut pandang yang berbeda—Rocky dengan kritis intelektual dan Gatot dengan pengalaman militer dan keamanan—menemukan titik temu pada perlunya kepemimpinan moral dan respons yang adil dalam mengatasi persoalan bangsa. Kritik terhadap warisan pemerintahan sebelumnya serta harapan atas pemerintahan yang lebih bersih dan berpihak menjadi benang merah dalam pandangan mereka.

Suara Rocky dan Gatot bukan hanya sekadar kritik, melainkan panggilan untuk refleksi mendalam dan aksi nyata. Mereka menekankan bahwa Indonesia perlu menyembuhkan luka lama dan membangun kepercayaan melalui kebijakan yang jujur dan berani. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, kepemimpinan yang mengutamakan etika dan keadilan adalah kunci untuk menjawab harapan jutaan rakyat Indonesia, sekaligus menjaga keutuhan dan masa depan bangsa.

Berita Lengkap Tonton Channel Refly Harun : SENGAJA DIBUAT KACAU?! TERBONGKAR SOSOK DI BALIKNYA, DIAM-DIAM ADA SKENARIO KUDETA?!

Raliyanto Budi W
Jurnalis
22134-PWI/Wda/DP/III/2022